Summary
The video discusses the governance of Indonesia during the Old Order under President Soekarno from 1945 to 1968, which experienced a transition between liberal democracy and guided democracy. There was a parliamentary shift where the President had dual functions as the legislative body. The period saw deviations from the 1945 Constitution and the central government's role changed to determining the State Policy Guidelines. Under the liberal phase, principles from the 1950 Constitution were utilized, but the Constituent Assembly failed to reach decisions and was dissolved by Presidential Decree in 1959. The role of the Prime Minister was defined within a parliamentary system where the Prime Minister was appointed by the President and led the cabinet.
Sistem Pemerintahan Masa Orde Lama
Pemerintahan Indonesia masa orde lama di bawah Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai 1968 mengalami peralihan antara sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.
Periode Kemerdekaan 1945-1950
Pada periode ini terjadi perubahan parlementer di mana Presiden memiliki fungsi ganda sebagai badan legislatif. Terdapat penyimpangan terhadap UUD 45, dan pusat berubah fungsi menjadi badan yang menetapkan GBHN.
Masa Demokrasi Liberal 1950-1959
Pada masa liberal ini, digunakan prinsip-prinsip liberal yang termaktub dalam konstitusi UU 1950. Dewan Konstituante gagal membuat keputusan hingga akhirnya dibubarkan oleh Dekrit Presiden pada tahun 1959. Peran Perdana Menteri diatur dalam sistem parlementer, di mana Perdana Menteri dipilih oleh Presiden dan memimpin kabinet.
Get your own AI Agent Today
Thousands of businesses worldwide are using Chaindesk Generative
AI platform.
Don't get left behind - start building your
own custom AI chatbot now!